Politik Raja Memenangkan Simpati Rakyat Melanggengkan Tahta

Politik salah satu definisinya adalah seni untuk memperoleh atau menyelenggarakan kekuasaan negara. Penguasa yang baik adalah yang mampu menjalankan pemerintahan dengan teknik tata kelola manusia dan distribusi keputusan/ kebijakan publik yang tepat.

Memang konsep kerajaan kuno di Jawa pada masa lalu umumnya menuntut adanya keselarasan antara alam semesta dengan manusia. Kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, bencana, malapetaka dalam diri manusia tergantung dari dapat tidaknya individu, kelompok sosial, terutama kerajaan menyelaraskan hidup dan kegiatannya dengan gerak alam semesta. Raja berkewajiban memelihara keserasian tersebut agar keselarasan dalam hidup bernegara dapat terwujud.

Namun kemampuan menyikapi gejala alam saja tidaklah cukup.

Raja yang kuat adalah yang memegang kekuasaan secara terpusat, berwibawa, disegani dan diakui kehebatannya atau dengan kata lain, yang memiliki legitimasi. Pembangkangan, apapun bentuknya dan seberapapun kecil skalanya yang berpotensi menciptakan instabilitas di kemudian hari, sedapat mungkin harus diminimalisasi atau bila memungkinkan, dihapus sama sekali.

Tercatat beberapa kebijakan dilaksanakan raja-raja Jawa kuno untuk mengokohkan legitimasinya.

Prasasti Kaladi yang berangka tahun 831 S/ 909 M adalah prasasti yang dikeluarkan oleh raja Balitung. Ia bukan putra mahkota yang mewarisi tahta. Berkat keberhasilannya menghalau serangan musuh, rakyat menghendakinya menjadi raja.

Prasasti Kaladi memuat daftar Mangilala Drwya Haji yang panjang karena Balitung sesungguhnya tidak berhak naik tahta oleh karena itu pengerahan tenaga rakyat dalam jumlah besar diperlukan untuk menunjukkan dukungan rakyat terhadapnya sekaligus meneguhkan legitimasinya sebagai raja.

Mangilala Dwrya Haji adalah istilah dalam bahasa Jawa kuno. Mangilala berasal dari kilala, yakni menikmati atau berhak atas layanan dan sejenisnya. Drwya atau Drawwya, drbya, drewe, drebya, yang berarti barang atau milik. Haji berarti raja, pangeran atau keluarga istana. Mangilala Dwrya Haji dapat diartikan sebagai mereka yang menikmati atau berhak atas milik raja. Mereka ini adalah abdi dalem yang bertugas melayani raja dan keluarganya dan juga penghuni keraton lainnya sehingga kemungkinan tinggal di lingkungan kerajaan. Mangilala Dwrya Haji memperoleh gaji dari kas perbendaharaan negara, bukan dari tanah lunggguh (apanage).

Baca juga Mangilala Drwya Haji, Pegawai Negri Simbol Kebesaran  Raja Jawa Kuno

Sepanjang pemerintahannya, Airlangga berulangkali melakukan peperangan untuk menaklukkan kembali kerajaan-kerajaan bawahannya yang melepaskan diri. Serangan raja Wurawari pada Kahuripan membuat kerajaan-kerajaan vasal lainnya merasa tidak terikat lagi pada kewajiban untuk tunduk pada maharajanya. Airlangga merasa perlu menarik simpati dan mendapatkan dukungan dari rakyat sehingga pada tahun 943 S/ 1021 M ia mengeluarkan prasasti Cane yang juga memuat daftar Mangilala Drwya haji yang panjang dan penghargaan terhadap orang-orang yang telah berjasa membantu raja.

Sri Rajasa Sang Amurwabhumi atau yang dikenal juga sebagai Ken Angrok/ Ken Arok turut menerbitkan prasasti yang memuat banyak pejabat Mangilala Drwya haji, yakni pada prasasti Balawi bertarikh 1227 S/ 1305 M. Sebagai raja pertama Singhasari sekaligus pendiri wangsa Rajasa bukan tidak mungkin ia juga merasakan pentingnya dukungan dan pengakuan rakyat atas kekuasaannya.

Prasasti Cunggrang menguak jati diri Pu Sindok yang memulai karir tahap demi tahap. Ia pernah menjabat sebagai Rakai Mahamantri Halu, kemudian naik pangkat menjadi Rakai Mahamantri Rakai Hino, hingga pada akhirnya diangkat menantu oleh Dyah Wawa. Pu Sindok memegang tahta setelah meninggalnya Dyah Wawa. Dengan status hanya sebagai menantu, Pu Sindok membagi banyak wilayah bagi para kerabat istrinya untuk meredam gejolak.

Demikian juga saat Medang berpindah ke Jawa timur, Pu Sindok banyak membagi hadiah dalam bentuk penetapan tanah perdikan untuk menarik simpati rakyat pada umumnya dan para pemuka agama khususnya. Guna mendorong kepatuhan rakyat, raja memerlukan kehadiran kaum ulama karena agama mengajarkan kewajiban untuk mematuhi raja. Mengingat perannya yang strategis, maka perlindungan pada kehidupan beragama dilakukan dengan memberikan hak khusus pada kaum alim ulama. Raja membagikan tanah tidak saja sebagai mata pencaharian, melainkan juga untuk mencukupi keperluan perayaan keagamaan yang memuaskan untuk kesejahteraan raja dan dengan demikian kesejahteraan kerajaan

Wilayah Malang kaya akan prasasti peninggalan Pu Sindok berkaitan dengan penetapan tanah sima karena beberapa sejarawan memperkirakan bahwa ibukota Medang Tamwlang kini berada di Malang di wilayah yang sekarang disebut Tembalangan kelurahan Jati Mulyo kota Malang. Bukti konsentrasi sebaran prasasti Sindok di Malang inilah yang diajukan untuk menggugurkan teori sebelumnya bahwa Tamwlang adalah Tembelang di Jombang.

Demikian pula dengan Sri Rajasanagara Jayawishnuwardhana atau Hayam Wuruk, penguasa Majapahit ke 4 (1350-1389 M). Hayam Wuruk lebih ‘beruntung’ karena memerintah pada saat Majapahit tengah berada pada puncak kejayaannya, yakni saat kerajaan telah memiliki perlengkapan teknis dan material sangat mapan.

Perlengkapan teknis mencakup masalah tata pemerintahan yang salah satu sasarannya adalah mendorong kepatuhan terhadap agama, penumpasan gerombolan penjahat, dan penegakan keadilan atau hukum.

Negarakretagama mencatat adanya pejabat agama Dharmadyaksa ring Kasaiwan yang mengurusi agama Syiwa (Hindu) dan Dharmadyaksa ring Kasogatan yangmengurusi agama Buddha. Ini menyiratkan telah berkembang pesatnya kehidupan beragama kala itu. Penjahat dan penyamun adalah lembaga yang sudah mapan dan lama usianya pada masyarakat Jawa. Mereka membuat kerajaan dalam keadaan resah bila kekuasaan raja lemah, tetapi mereka akan bersembunyi di hutan-hutan apabila raja kuat. Karenanya penumpasan gerombolan penjahat menjadi penting. Masalah ini juga tidak menonjol dalam catatan karena Majapahit memiliki kekuatan bersenjata yang bahkan sanggup menggilas kerajaan-kerajaan tetangga. Demikian juga dengan masalah penegakan hukum. Rakyat diberi kesempatan menuntut ketidakadilan yang menimpa ke lembaga peradilan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kestabilan politik memberi kesempatan bagi Hayam Wuruk untuk melakukan serangkaian inspeksi kenegaraan, mengunjungi pelosok wilayah kerajaan yang jauh dari ibu kota. Ia juga berhasil melaksanakan berbagai proyek renovasi pemugaran bangunan-bangunan keagamaan dan candi-candi perabuan milik leluhurnya.

 

Diolah dari: Mangilala Drwya Haji, Kedudukan dan Perannya dalam Struktur Pemerintahan, Skripsi karya Dhiana Yogi, Fakultas sastra UI Depok 1996.

Gambar sampul: Lukisan Passar in Het malangse, Doeloe Willem van Der Does

 

Total
17
Shares

Berlangganan

Yuk bergabung agar selalu mendapatkan notifikasi setiap artikel baru terbit

error: ... !