‘Boso Walikan’ Sudah Duluan Dirintis oleh Para Pejabat VOC

Pergilah ke pusat kota Batavia pada hari Minggu abad 18, maka kamu akan melihat pemandangan tuan dan nyonya Belanda pergi ke gereja diiringi deretan panjang budak-budaknya. Masing-masing budak mempunyai tugas berbeda, ada yang membawa payung, bantalan kaki, kipas besar, tempat rokok, kitab suci agama, kotak sirih – karena beberapa nyonya Belanda mengunyah sirih-,dan benda-benda ukir mahal yang terbuat dari emas atau perak.

Para budak mengenakan pakaian biasa saja, tapi di pinggangnya melingkar pending emas berkilauan dan di atas kepala terselip tusuk konde emas bertabur berlian. Tentu saja pakaian dan perhiasan yang dilekatkan di tubuh budak-budak itu bukan punyanya, melainkan hanya dipinjamkan dalam rangka pameran.

Siapa yang lebih kaya bisa dilihat dari panjang pendeknya nya rombongan.

Pada masa itu, para penggede VOC di Batavia memang tengah jor-joran saling memamerkan kekayaan yang bukan rahasia umum, didapatkan dari praktek korupsi gila-gilaan.

Berapa sih harga seorang budak di Batavia? Dagh Register ( catatan harian para klerk/ juru tulis/ administratur Kompeni) pada awal abad ke-19 mencatat, seorang budak yang sehat, muda, dan tampan, paling tidak, laku dijual dengan harga 90 Real (Real berasal dari kata “Rijsdaalder”, mata uang Spanyol). Harga sekeluarga budak (pasangan suami-istri yang masih mempunyai anak satu), berkisar 1.220 Real. Harga tinggi ini disebabkan adanya harapan bahwa pasangan suami-istri ini akan beranak pinak. Anak-anak mereka, tentu saja, menjadi milik si empunya budak.

Untuk perbandingan situasi ekonomi waktu itu, dalam buku History of Java karangan Raffles, tercatat harga 1 pikul beras, di tahun 1795, cuma 2 Real. Harga lada per kati, 12 Sen dan kopi 8,5 Sen. Maka, bisa dibayangkan betapa kayanya seorang pejabat Kompeni kalau dia memiliki puluhan bahkan ratusan budak.

Baca juga perjalanan Raffles mengunjungi Singasari Malang

Perbudakan di zaman kolonial Belanda berkembang sejak Jan Pieterszoon Coen berhasil merebut benteng Jayakarta pada tahun 1619. Ketika Kompeni bertambah jaya, pemilikan budak mencapai puncaknya antara lain karena sistem perdagangan budak terorganisasikan dengan rapi. Perkembangan ini membuahkan “kultur” baru: pangkat dan kekayaan seorang pejabat VOC diukur dari jumlah budak yang dimilikinya.

Keperluan akan budak ini semula ditumbuhkan oleh kebutuhan tenaga kerja untuk membuat benteng Batavia. Ketika Coen mengalahkan Pangeran Jayakarta (1619), kawasan pantai ini berpenduduk 350 orang. Cuma 80 di antaranya berstatus budak. Jumlah budak yang diperlukan kemudian tentu jauh lebih besar dari itu – apalagi ketika Kota Batavia berkembang.

VOC memerlukan tenaga untuk penggalian kapal, pengeringan rawa-rawa serta perapian kawasan yang kelak dijadikan perluasan kota. Penduduk sekitar Batavia tak bisa direkrut karena kebanyakan menyingkir dan menolak bekerja sama, apalagi dijadikan budak.

Mulanya Kompeni mendatangkan budak dari Semenanjung India dan pulau-pulau sekitarnya, Madagaskar, Surat atau Benggala. Ini bisa disimak di Dagh Register yang rajin merekam setiap kejadian dan transaksi dagangnya. Pasokan budak otomatis terhenti ketika VOC kehilangan kekuasaannya di wilayah tersebut. Tidak perlu waktu lama, VOC menyadari bahwa di Indonesia sendiri ternyata cukup banyak sumber “komoditi kaki dua” ini. Hampir di setiap pulau di Indonesia waktu itu selalu ada kelas masyarakat yang berasal dari penduduk yang dikalahkan atau orang-orang yang tak bisa membayar utang yang disebut kelas budak. Dari para pemilik budak inilah, lewat calo-calo yang tiba-tiba menjamur, VOC mendapatkan gantinya.

Nah, sejak saat itulah perdagangan budak tumbuh di kalangan pribumi. Setiap kapal yang berlabuh di Batavia, selain membawa dagangan tradisional (rempah, kayu cendana, kuda, dan lain-lain), juga sarat dengan komoditi istimewa ini. Kapal berkapasitas 100-200 ton yang dimiliki Kompeni sanggup membawa sekitar 200 orang budak – untuk perjalanan dari Indonesia belahan timur sampai ke Batavia yang makan waktu paling tidak dua minggu.

Begitu larisnya bisnis budak-budak ini sehingga muncullah slavenquartiers (pasar-pasar budak) di beberapa tempat di Batavia. Pasar budak ini selalu ramai dikunjungi orang-orang kaya Batavia dan para tengkulak budak. Pasar budak yang terletak tak berapa jauh dengan pasar hewan biasanya sangat ramai. Lebih-lebih kalau ada kapal tiba, yang artinya barang baru datang.

Batavia, di awal abad 17 masih merupakan kota garnisun. Penduduknya terdiri dari serdadu dan abdi-abdi VOC yang biasa disebut “compagnie dienaar”. Semuanya kaum lelaki. Karena pelayaran ke Timur cukup lama, sekitar 10 bulan, tak ada seorang wanita pun turut serta – pemerintah Belanda melarang emigrasi wanita. Lagi pula, awak kapal VOC biasanya dari kelas masyarakat yang terbuang, bekas preman atau pernah jadi residivis. Maka, risiko membawa wanita di kapal, bisa dimengerti. Tak adanya wanita sebangsa di Batavia menimbulkan praktek “kumpul kebo” di antara orang-orang Kompeni dan budak-budak perempuan.

Begitu ramainya kasus-kasus cinta gelap ini, sampai-sampai Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen yang seorang puritan gerah. Segera saja ia mengeluarkan sebuah maklumat dalam Realia – buletin yang berisi pengumuman resmi. Maklumat tertanggal 11 Desember 1620 itu antara lain memuat ancaman hukuman badan bagi para pelanggar disiplin, yakni para pelaku kumpul kebo(“op poene van arbitraire correctie”).

‘Keppres’ Coen nyatanya tak digubris, dan hubungan intim antara tuan dan para budak wanitanya tetap menjamur.

Tujuh bulan setelah larangan pertama keluar, Coen mengeluarkan larangan kedua, yang bunyinya lebih keras. Siapa yang melanggar, bukan hanya kena hukuman badan tapi juga denda 50 Real.

Tanggal 20 Juli, 1622, keluar lagi maklumat ketiga. Isinya tentu lebih keras dari maklumat-maklumat sebelumnya yang diabaikan. Bunyi kalimatnya juga menjadi lebih terang-terangan, tanpa kata-kata tersamar. Antara lain berbunyi “para pegawai atau perwira VOC yang diketahui berada dalam satu kamar dengan seorang budak perempuan (einege concubine of the bijsit binnenhuis of te elder gekamert houden) didenda sebanyak 100 Real untuk pelanggaran bulan pertama, 200 Real untuk pelanggaran bulan kedua, dan 300 Real untuk bulan ketiga dengan disertai pemecatan dari kedudukan atau jabatannya.”

Maklumat demi maklumat keluar terus, namun untuk urusan kebelet yang satu ini, jalinan cinta gelap tak juga bisa putus.

Ada cerita tentang Gubernur Jenderal Riemsdijk, yang pada tahun 1770 berumah di Tijgersgracht (kini sekitar Jalan Lada, Jakarta Kota). Sang gubernur di kediaman resminya memiliki sekitar 200 budak, laki-laki, perempuan berikut anak-anak budak, tinggal di bagian belakang rumahnya di Jalan Lada itu. Selain itu, budaknya juga berjumlah ratusan di vilanya yang lain. Pesanggrahan pejabat-pejabat kompeni waktu itu masih berada di sekitar Jakarta juga, jadi tidak jauh dari kediaman resmi.

Pesanggrahan sang gubernur jenderal (buiten verblijft, begitu mereka menyebut rumah di luar kawasan benteng Batavia) yang terletak di Pantai Ancol, diberi nama Schoonsigt, pemandangan indah. Sebuah lagi entah di mana tapi juga di sekitar Ancol, bernama Vijvervreugt, yang bisa diartikan “kolam gembira”. Nah si Riemsdijk ini ternyata bukan hanya kaya budak, tapi juga kaya anak. Jumlah anaknya 14 orang. Didapatnya dari lima perkawinan.

Tentu saja sulit mengawasi anak sebanyak itu dalam rumah yang besar dan berpencar.

Yang menjadi cerita, salah seorang anaknya, Isebrandus Helvetius, menggauli salah seorang budak perempuan asal Bali. Dari jalinan cinta tak keruan dengan wanita Bali ini, lahirlah beberapa orang anak. Tak diceritakan apakah sang ayah, gubernur jenderal itu, marah kepada Riemsdijk muda, tapi yang pasti hubungan anaknya dengan budak itu tak pernah disahkan dalam bentuk perkawinan gereja. Meski begitu, sang gubernur merestui cucunya dengan memberikan nama keluarga bagi anak-anak beribu budak itu.

Nama keluarga baru mereka ialah Kijdsmeir, yang kalau dibaca terbalik berbunyi Reimsdijk.

Sejak peristiwa keluarga Gubernur, banyak orang Belanda tertarik menciptakan “marga” baru dengan memutar-mutar alias membolak-balik nama keluarganya. Walhasil, muncul sejumlah nama “walikan”. Van Haren jadi De Nerah, Grebmor jadi Romber, Brandes jadi Sednarb, dan seterusnya.

Pada akhirnya masyarakat Belanda di Batavia mulai menimbang keadaan secara realistis. Meski hubungan gelap antara tuan dan budak tetap tidak bisa diterima, mereka cukup mengerti anak-anak yang sekalipun lahir di luar nikah ini tak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa bahkan tidak lagi menyebut budak sebagai slaven tetapi diperhalus menjadi lijfeigenen yang berarti sahaya atau abdi.

Penghalusan istilah ini hanya mengenakkan kuping saja sebab perlakuan terhadap budak masih tetap tidak berperikemanusiaan seperti sebelumnya.

 

Sumber bacaan: Majalah Tempo Edisi 17 Agustus 1985

Ilustrasi sampul: De Kruis Kerk op Batavia, Nederlands-Indië, 1682 / Gereja Salib di Batavia Hindia Belanda, 1682 dari Wikipedia

 

Berlangganan

Yuk bergabung agar selalu mendapatkan notifikasi setiap artikel baru terbit