Program Nasional Pembangunan Infrastruktur Jalan Trans-Java Ala Daendels

Apa yang berbeda dari telah dioperasikannya sejumlah ruas jalan tol baru di pulau Jawa?

Jawabannya adalah berubahnya arus barang dan orang yang menjadi lebih cepat dan efisien. Penulis merasakan sendiri ketika berekreasi ke sebuah tempat wisata yang tengah hits di kota Solo. Paket wisata Malang – Solo/ Jogja yang sebelumnya dibungkus dalam 2 hari 1 malam menjadi cukup 1 hari 1 malam saja.

Jalan tol menjadi salah satu program pembangunan infrastruktur nasional yang paling masif dilakukan dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi dengan menargetkan setidaknya 1.800 km jalan tol baru yang ingin diselesaikan sebelum 2020.

Program pembangunan jalan yang juga berskala nasional pernah dilaksanakan pada permulaan pemerintahan Daendels tahun 1808, yakni pembangunan jalan pos Trans-Java.

Baca juga kisah pengalaman Alexander Hamilton memantau bakal jalur perdagangan Pantura pada tahun 1727 di tautan ini.

Jalan raya baru direncanakan untuk menghubungkan antar tempat-tempat penting utama, atau ibu kota (hoofdplaat). Pada masing-masing hoofdplaat terdapat pos atau Hoofdstasion.

Hoofdstasion biasanya didirikan tidak jauh dari pusat (pemimpin tertinggi) pemerintahan. Di Batavia dekat dengan Istana Gubernur Jenderal, di Buitenzorg/ Bogor lokasi hoofdstasion tidak jauh dari rumah Residen, tepatnya di Hotel Buitenzorg (kini Hotel Salak). Sementara di Bandoeng tidak jauh dari rumah Controleur. Hoofdstasion di Bandoeng dan Soerabaja kelak menjadi Kantor Pos Besar.

Bila jarak antar pos terlalu jauh, dibangun beberapa pos kecil. Jarak antar pos kecil ini disebut satu etappe, yaitu jarak dimana kuda yang digunakan dalam setiap perjalanan angkutan pos harus beristirahat atau digantikan dengan kuda lain yang masih segar.

Ruas jalan Batavia-Buitenzorg yang jauh dibagi dalam beberapa etappe, yaitu Batavia, Bidara Tjina, Tandjong (kini Pasar Rebo), Tjimanggis, Tjibinong, Tjilioear dan Buitenzorg.

Berdasarkan Generaal Reglement 1810, kota-kota penting (hoofdplaat) adalah Bantam (Banten), Batavia, Buitenzorg, Sumadang, Chirebon, Semarang dan Soerabaja. Ibu kota provinsi Jabar Bandong belum disebut kala itu.

Dalam surat keputusan Gubernur Jenderal William Daendels, jalan pos trans-Jawa dimulai dari Anjer (Bantam) dan berakhir hingga Panaroekan di ujung timur pulau Jawa.

Dalam Aturan Umum yang dipublikasikan, pos-pos utama akan ditempatkan antara lain di: Bantam, Batavia, Buitenzorg, Tjisaroa, Baybang, Sumadang, Tjirebon, Samarang, Bandjer, dan Soerabaja.

Selain nama-nama tempat utama yang telah diumumkan, pos juga didirikan di Tagal, Paccalongan, Demak, Joanna, Rembang, Sidaijoe, Grisik, [Soerabaja], Pasaroeang, Besoeki, Panaroekan dan Banjowangi.

Baca juga Petualangan D’Almeyda ke pelosok Jawa melewati pos pos di sejumlah kota di tautan ini.

Jawa hanya dibagi ke dalam empat distrik saja: Bantam, Batavia, Semarang dan Soerabaja.

Semua Residen di wilayah rute jalan pos terlibat penuh. Rute jalan pos tersebut (tentu saja) mengikuti garis potensi ekonomi dan perdagangan yang paling potensial. Residen bekerjasama dengan para Bupati, dan para bupati (dengan adanya gaji dan janji) mengerahkan semua penduduk dewasa aktif.

Progam jalan pos ini mengalami kelambatan sejak diundangkan Daendels tahun 1810, karena Inggris yang bercokol dari 1811-1816 tidak kunjung merealisasikannya. Setelah Pemerintah Hindia Belanda berkuasa kembali pada 1817, barulah program jalan pos ini dilanjutkan.

Program jalan pos bertujuan memperlancar urat nadi perekonomian pemerintah, tentu saja, pemerintah kolonial Belanda.

Selama 10 tahun pertama, jalan pos utama di Jawa masih terbatas penggunaannya untuk rute pergerakan militer dan pengiriman komoditi ekspor dan barang impor. Terutama di Jawa, situasi dan kondisi belum penuhnya kondusif karena perang  sehingga pengiriman barang-barang pos dan komoditi masih dikawal oleh militer. Namun demikian, di sekitar kota-kota utama sudah mulai dilakukan layanan pos non-militer seperti pengiriman surat dan uang.

Residen Soerabaja pada tahun 1827 mulai memperkenalkan layanan pos sipil, sebagaimana diberitakan di surat kabar Bataviasche courant, 22-12-1827. Disebutkan ada empat tempat yang dijadikan sebagai stasion (pos), yakni: Soerabaja (utama), Kedoong, Sidakare dan Branjangan. Sehubungan dengan layanan pos pemerintah ini, Residen melakukan tender pengadaan (dengan ketentuan subkontrak selama waktu tertentu). Untuk hoofdstasion Soerabaja dibutuhkan satu set kereta kuda, dua set pedati dan dua kuda beban yang dilengkapi.

Baca bagaimana Daendels mulai membangun landasan bagi negara modern Hindia Belanda di tautan ini.

Seiring pergantian jaman, banyak rute jalan pos yang terpaksa dibelokkan atau dipindah.

Di Buitenzorg, jalan pos awalnya melalui kebon raya disamping istana Gubernur Jenderal. Sejak diadakannya perluasan kebon raya pada 1860-an, jalan pos bergeser ke arah selatan seperti yang terlihat pada masa ini. . Hal yang sama juga terjadi pada tahun 1829 ketika jalan pos di ruas Preanger yang sebelumnya di ketinggian berbelok-belok (sekitar Lembang) bergeser ke area yang lebih rendah di kantor controleur yang baru melintasi sungai Tjikapoendong yang terkesan lebih lurus dari arah Tjimahi hingga ke arah Oedjoeng Brung (kini jalan lurus itu menjadi pusat kota Jalan Asia-Afrika).

Jalan pos di Soerabaja, Batavia dan Semarang juga bergeser seiring dengan perkembangan kota.

Jalan pos adalah penanda navigasi utama selama era transportasi kereta kuda dan pedati kerbau. Jalan pos ini mulai redup ketika di beberapa wilayah muncul moda transportasi yang baru: kereta api.

 

Sumber: Rangkuman dari beberapa surat kabar lawas oleh Akhir Matua Harahap

Gambar sampul: layanan pos di Jawa tahun 1867