Tiga Tahun Membangun Fondasi Negara Modern Hindia Belanda

Sebuah kapal membuang jangkar di Anyer pada awal Januari 1808 setelah sekian bulan terombang-ambing-ganasnya samudera. Kapal berangkat menuju Jawa dengan mengitari Tanjung Harapan dan diberi bendera Amerika, negara yang netral dalam perang Eropa saat itu untuk mengelabui blokade kapal perang Inggris. Penumpangnya adalah sang marsekal dari Gelderland, gubernur jendral Hindia Timur yang baru, yang diangkat langsung oleh Kaisar Napoleon Bonaparte.

Gubernur Jendral Herman Willem Daendels adalah mantan komandan Legiun Asing Perancis (Legion Etrangere) yang paling cakap mengurus administrasi sekaligus menata pertahanan perang. Meskipun berkebangsaan Belanda, ia adalah seorang loyalis Perancis, pengagum Napoleon.

Kesemrawutan Hindia Belanda yang dulu hanya didengarnya dari mulut para pejabat di Den Haag kini ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. VOC yang telah bangkrut 9 tahun sebelumnya akibat korupsi akut, benar-benar telah begitu saja menelantarkan mutiara yang sangat berharga di timur jauh ini.

Sejak menancapkan benderanya selama 200-an tahun, VOC tidak pernah berpikir mengelola Hindia Belanda sebagai sebuah negara karena ia memang hanyalah maskapai dagang.

Visi Daendels dalam mereorganisasi Jawa yakni menegakkan sentralisasi kekuasaan di bawah wewenang pemerintah pusat yang disegani.

Tanpa membuang-buang waktu ia segera melaksanakan tugasnya.

Pos korupsi terbesar saat itu adalah Provinsi Pantai Timur Laut Jawa yang ramai perniagaannya. Lantaran banyak menghasilkan uang dari monopoli perdagangan, gubernur provinsi itu memiliki posisi tawar yang sangat tinggi di hadapan gubernur jendral di Batavia. Akibatnya Gubernur Provinsi Pantai Timur Laut Jawa bisa lebih berkuasa dari pemerintah pusat.

Tanpa basa-basi Daendels segera melakukan langkah tegas membubarkan pemerintahan Pantai Timur Laut Jawa. Sebagai penggantinya, dibentuk unit pemerintahan baru setingkat prefektur (selanjutnya disebut karesidenan). Terdapat 9 karesidenan yang masing-masing dipimpin pejabat berkebangsaan Belanda. Dibawah karesidenan ada distrik (kabupaten) yang dipimpin oleh bupati orang pribumi.

Ini merupakan keputusan visioner Daendels yang membuat kontrol kekuasan pemerintah pusat berjalan efektif. Kelak ketika Hindia Belanda mulai mapan, karesidenan-karesidenan dan kabupaten-kabupaten bentukan Daendels inilah yang menjadi tulang punggung kekuasaan kolonial.

Reformasi Daendels lainnya adalah mengatur ulang hubungan kerajaan dengan pemerintah. Residen yang bertugas di wilayah kerajaan diganti menjadi minister sehingga tidak lagi menerima perintah dari raja. Minister berada langsung di bawah gubernur jendral. Pola hubungan antara pemerintah kolonial dengan kerajaan-kerajaan yang semula bersifat sejajar kini menjadi layaknya atasan dan bawahan. Itu artinya raja bukan lagi bertindak sebagai pemilik tanah dengan pemerintah kolonial sebagai penyewanya.

Dulu, pejabat VOC yang berkunjung ke istana Kasunanan Surakarta ataupun Kasultanan Yogyakarta harus membuka topi, mempersembahkan sirih sebagai tanda hormat pada raja, dan duduk di kursi yang lebih rendah dari dampar (singgasana raja). Tata krama selayaknya bupati daerah menghadap raja. Di masa Daendels seremoni itu tidak berlaku lagi. Daendels menginginkan duduk di kursi yang sama tingginya dengan raja tanpa perlu membuka topi dan ia harus memakai payung emas sama seperti milik raja. Bahkan raja diharuskan berdiri dari tahtanya untuk menyambut minister yang datang berkunjung ke keraton.

Pakubuwana IV dari Surakarta terpaksa menerima, tetapi Hamengkubuwana II menolaknya. Dengan cerdik Daendels mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan Legiun Mangkunegara yang modern yang dilatih ala militer Eropa dengan kekuatan 1150 prajurit. Pasukan ini disiapkan sewaktu-waktu membantu Daendels menggebuk pembangkangnya. Demikianlah Daendels menjaga kesimbangan persaingan diantara penguasa lokal Jawa tanpa ada yang mampu mencegahnya.

Gubernur jendral bisa langsung mengangkat bupati tanpa berkonsultasi pada raja di wilayah kerajaan tersebut. Sumpah jabatan para bupati adalah ikrar menyatakan setia pada gubernur jendral, Raja Belanda, dan tentu saja Kaisar Napoleon Bonaparte. Perlu diingat bahwa pada saat itu Belanda memang tengah berada di bawah kekuasaan Perancis sejak tahun 1795. Setelah Napoleon mengalahkan Belanda, tentu saja seluruh koloninya di berbagai belahan dunia ikut menjadi milik Perancis.

Reformasi ini sudah barang tentu membuat hubungan raja-raja Jawa dengan pemerintah kolonial makin renggang.

Militerisasi birokrasi diterapkan dengan cara menyematkan pangkat militer bagi para bupati pribumi meskipun mereka tidak berwenang mengerahkan pasukan. Daendels sendiri sebagai pucuk pimpinan menggunakan pangkat tertinggi yakni marsekal.

Untuk tidak mengulang korupsi ala pegawai VOC yang gajinya kecil, Daendels memberi kenaikan gaji pada birokrat secara signifikan. Pemberian gaji tinggi diharapkannya akan memperbaiki kinerja para pegawai karena mereka tak perlu lagi mencari uang tambahan di luar. Tentu saja kenaikan gaji tersebut disertai dengan mekanisme hukuman yang keras apabila terjadi penyelewengan. Sungguh di luar kebiasaan para gubernur jendral sebelumnya yang menarik upeti, hadiah, atau uang bekti dalam menjalin kesetiaan bawahannya.

Jawa adalah satu-satunya koloni Belanda-Perancis yang belum jatuh ke tangan Inggris.

Armada kapal Inggris berkali-kali terlihat di perairan Jawa dekat Batavia. Bahkan mereka mampu menghancurkan galangan kapal Belanda di pulau Onrust dan melakukan blokade pada kota Batavia.

Daendels menyadari bahwa Jawa tidak akan mampu menghadang serbuan Inggris sehingga segera memperkuat pertahanan dengan merekrut pribumi sebagai tentara Belanda, membangun tangsi-tangsi militer, rumah sakit, pabrik senjata di Surabaya,pabrik Meriam di Semarang, dan sekolah militer di Batavia.

Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan yang legendaris sebenarnya dibangun untuk mempermudah pergerakan pasukan dan komunikasi. Dalam prakteknya, jalan ini juga banyak memberi manfaat lebih. Sebelum adanya jalan Pos, produk kopi petani dari Sumedang, Limbangan, Cisarua, dan Sukabumi yang hanya membusuk di gudang kini diangkut dari pedalaman Priangan ke pelabuhan Cirebon dan Indramayu. Jarak tempuh Surabaya-Batavia yang tadinya 40 hari bisa disingkat menjadi 7 hari.

Dalam pemerintahannya yang pendek, ia telah melakukan reformasi besar-besaran yang mengubah Jawa selamanya. Gubernur berjuluk Marsekal Guntur atau Mas Galak ini berjasa meletakkan dasar-dasar birokrasi yang efektif yang menjadi pondasi bagi negara modern Hindia Belanda. (AGU)

(Dirangkum dari berbagai sumber. Gambar sampul: Daendels – Général des Troupes Bataves – à Paris chez Basset)